Pemkab Tulungagung telah melalui peninjauan lapangan untuk penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Tim Verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, pada Selasa (20/06/2023). Kedatangan Tim Verifikasi Lapangan Kunjungan (VLK) Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak disambut Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., bersama Sekda Tulungagung Drs Sukaji M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siyuk Maryoto Birowo, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Endang Gatut Sunu Wibowo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Yuni Sukaji, Forkopimda, dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulungagung.

Tim Verifikasi Lapangan yang di pimpin Rr. Endah Sri Rejeki, S.E, M.IDEA, PhD Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI serta Dr. Hamid Patilima S.Sos, M.Si, Tim Ahli Pengembangan KLA memberikan pemaparannya terhadap titik-titik yang menjadi sasaran penilaian yang dinilai positif.

Bupati Maryoto Birowo mengatakan atas nama Pemkab Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada Tim Verifikasi yang telah memberikan kepercayaan kepada Tulungagung untuk terpilih dan masuk verifikasi lapangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Maryoto menambahkan dalam pengembangan KLA, Pemkab Tulungagung menerapkan pendekatan holistik integratif, tematik, dan spasial yang telah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat untuk anak-anak di Tulungagung.

Disamping itu, sambung Maryoto, guna akselerasi, upaya kemitraan pentahelix terus didorong baik dengan ormas, media, dunia usaha maupun akademisi.

“Dari sisi kelembagaan, Tulungagung telah merumuskan Perda Perlindungan Anak yang berbasis sistem,” tambahnya.

“Isu-isu terkait Anak telah diintegrasikan secara berkelanjutan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta dalam tataran implementasi telah dilakukan monitoring melalui sistem Terpadu Gugus Tugas Kabupaten Tulungagung Layak Anak (SITEGAS KALANA),” imbuhnya.

Menurut Maryoto, dalam rangka memperkuat peran anak, perempuan, dan kelompok difabel dalam perencanaan serta penganggaran, Pemkab Tulungagung telah menyelenggarakan Musyawarah Tematik yakni Musyawarah Perempuan Anak Disabilitas (MUSPADI) secara berjenjang mulai dari desa hingga kabupaten.

Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan, jelas Maryoto, diwujudkan melalui Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengembangan Puskesmas Ramah Anak, Kawasan Tanpa Rokok, Peningkatan Sanitasi bersih berbasis masyarakat.

“Guna Akselerasi, dilaksanakan berbagai inovasi antara lain Aksi Cegah Stunting, Kami Dansa Bali (Kader Mitra Bidan Sahabat Balita dan Ibu), Kantong Baja (Gerakan Gotong Royong Membangun Jamban), Protal (Program Tulungagung Layak Huni),” terangnya.

Lebih dalam Maryoto memaparkan pihaknya menyampaikan kepada Ibu Ketua Tim Verifikasi, bahwa guna membangun sistem perlindungan anak yang menyentuh sampai akar, Tulungagung telah mendorong pengembangan Kecamatan Layak Anak di 16 Kecamatan dan 244 Desa Layak Anak. Kedepan akan terus ditingkatkan menuju 100 % Desa Layak Anak.

Atas kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat Tulungagung beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga tahun 2023, Tulungagung telah berhasil menerima berbagai penghargaan atas berbagai prestasi di tingkat nasional dan provinsi.

“Dan untuk tahun 2023 ini tidak berlebihan kiranya bila Tulungagung berharap dianugerahi Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Utama,” Harapnya. (PROKOPIM TULUNGAGUNG)